KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DAN EKONOMI PANCASILA: ANTARA KESELARASAN NILAI DAN TANTANGAN PELAKSANAAN

Abstract

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah program pemerintah yang memposisikan koperasi sebagai simpul ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Artikel ini menelaah sejauh mana program tersebut selaras dengan lima ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Mubyarto, dan dititik mana terdapat ketegangan antara nilai ideal dan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap regulasi, laporan resmi pemerintah, pemberitaan, dan literatur ilmiah, yang dianalisis secara tematik menggunakan kerangka lima ciri ekonomi Pancasila dan prinsip jati diri koperasi. Hasil telaah menunjukkan bahwa program ini memiliki tujuan yang sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, terutama dalam upaya pemerataan, penguatan distribusi, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. Namun, keselarasan itu masih bersifat potensial. Titik tegangnya adalah pendekatan yang dipandang terpusat, skema pembiayaan dan penjaminan yang menimbulkan risiko fiskal dan kredit, kapasitas manajerial pengurus, serta transparansi dan pengawasan. Jumlah KDKMP Per pertengahan Oktober 2026 tercatat 10.070 koperasi telah beroperasi dari puluhan ribu bangunan yang selesai, sehingga penilaian dampak masih dini. Artikel merekomendasikan penguatan partisipasi anggota, kejelasan kepemilikan dan tata kelola, pengelolaan risiko pembiayaan, serta evaluasi berbasis data yang terbuka.